logopabkn

BIAYA BERPERKARA PENGADILAN AGAMA BANGKINANG

SK Ketua Tentang Panjar Biaya Perkara Tahun 2020

Biaya Proses Berperkara

Biaya Hak-hak Kepaniteraan

Radius Biaya Panggilan

logopabkn

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANGKINANG KELAS IB

NOMOR : W4-A3/ 172 /HK.05/3/2020

TENTANG

TARIF, JENIS-JENIS BIAYA BERPERKARA DAN PEMBUKUANNYA SERTA RADIUS BIAYA

PERKARA PADA WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA BANGKINANG KELAS IB

KETUA PENGADILAN AGAMA BANGKINANG


Menimbang

:

a.    Bahwa untuk memperlancar jalannya proses perkara pada pengadilan Agama Bangkinang Kelas IB diperlukan adanya biaya-biaya yang harus ditanggung/ dibayar oleh pihak-pihak perkara;

b.  Bahwa siapa yang harus ditanggung oleh pihak-pihak yang berperkara adalah biaya kepaniteraan yang terdiri dari hak-hak kepaniteraan dan biaya hak-hak kepaniteraan lainnya serta biaya proses perkara;

c.  Bahwa biaya kepaniteraan telah diterapkan sebaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Peradialn yang berada dibawahnya, sedangkan Biaya Proses yang terdiri dari biaya panggilan, pemberitahuan, biaya saksi dalam peletakan / pengangkatan sita, pencatatan eksekusi di BPN, materai, dan biaya lain-lain atas perintah pengadilan;

d.  Bahwa berkaitan dengan biaya penggilan dan pemberitahuan, maka karena wilayah hukum Pengadilan Agama Bangkinang Kelas I B meliputi Kelurahan dan Desa- desa yang berada dalam wilayah hukum Kabupaten Kampar, sehingga tarif biaya panggilan/pemberitahukan dibedakan kepada Radius I, II, III,IV, V, VI, VII dan Daerah Sulit yang rinciannya sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini (lampiran I);

e.  Bahwa oleh karena pelaksanaa kegiatan Jurusita/Jurusita Pengganti yang berhubungan dengan proses perkara (penyampaian panggilan dan pemberitahuan putusan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti, Pelaksanan sita dan eksekusi) merupakan kegiatan dinas, maka untuk menentukan besarnya ongkos pemanggilan, pemberitahuan dan transportasi pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan proses perkara, disesuaikan dengan tingkat kesulitan dan jarak (radius), dan disesuaikan pula dengan biaya perjalanan untuk sampai ke wilayah yang dituju;

f.  Bahwa karena praktek Peradilan Agama ternyata diperlukan biaya-biaya yang tidak dirinci oleh pasal 192 RBg, Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 90 dan 91A, akan biaya pengiriman berkas, pengiriman permohonan bantuan, biaya pengumuman/pemanggilan melalui media massa (RRI), transport pada saat peletakansita/eksekusi dan lain-lain, maka akan disebutkan dalam bagian biaya lain-lain atas perintah pengadilan;

g.  Bahwa tarif dan jenis-jenis biaya perkara Pengadilan Agama BangkinangKelas IB perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bangkinang Kelas IB;

h.  Bahwa untuk memperlancar proses peradilan, maka pihakk yang mengajukan perkara, sebelumnya harus membayar panjar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tertuang dalam lampiran Surat Keputusan Panjar Biaya Perkara (lampiran II);

Mengingat

:

1.     Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

2.    Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung RI;

3.   Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang –Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

4.     Pasal 192,193, dan 194 RBg;

5.     Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai;

6.  Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Jenis dan Tarif atas jenis Biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Mahkamah Agung RI dan Peradilan yang berada di bawahnya;

7.Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/013/SK1/988 tentang Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Peradilan;

8.   Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyekesaian Perkara dan Pengelolahannya pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;

9.  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;

Memperhatikan

:

Hasil rapat antara Pimpinan dan Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bangkinang Kelas IB, pada tanggal 15Maret 2020;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

:

Surat Keputuan Ketua Pengadilan Agama Bangkinang Kelas IB Tentang Tarif dan Jenis-jenis Biaya Beperkara dan Pembukuannya pada Pengadilan Agama Bangkinang Kelas IB dan mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bangkinang Kelas IB Nomor: W4-A3/100/HK.05/100/11/2019 tanggal 18 November 2019;

Pertama

:

Biaya Perkara pada Pengadilan Agama Bangkinang Kelas IB terdiri dari biayapaniteraan dan biaya proses perkara;

Kedua

:

1.  Setiap para pihak yang berperkara pada Pengadilan Agama Bangkinang Kelas IB berdasarkan ketentuan Pasal 145 ayat (4) R.Bg junto Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, harus membayar panjar biaya perkara terlebih dahulu kepada Panitera /Kasir, melalui PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bangkinang dengan Nomor Rekening 0.783.365.0-221.000 An. RPL 008 PDT PA BKN UNTUK BY PERKARA yang besarnya sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini, berdasarkan Kwitansi SKUM(Surat Kuasa Untuk Membayar);

2.  Bagi para pihak yang tidak mampu, sesuai dengan ketentuan Pasal 273 R.Bg., dapat memohon izin untuk berperkara dengan cuma-cuma, dengan melampirkan surat keterangan tentang hal tersebut dari Lurah yang diketahui oleh Camat setempat atau surat-surat lain yang sejenis, dan apabila permohonannya dikabulkan, maka biayanya dibebankan Kepada Negara/DIPA Pengadilan Agama Bangkinang Kelas IB;

Ketiga

:

1.  Kasir sebagai pemegang KAS (Pembantu Panitera) menyimpan / memegang Buku Rekening, dan apabila uang telah habis maka kasir harus melaporkan keadaan tersebut kepada Panitera dengan menyerahkan bukti-bukti pengeluaran atas laporan tersebut;

Setelah Panitera memeriksa kebenaran laporan kasir, maka Panitera harus segera mencairkan uang dari rekening untuk biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh kasir yang berhubungan dengan proses perkara atas persetuuan Ketua Pengadilan Agama Bangkinang Kelas IB

2.   Sebelum menjalankan penyitaan atau eksekusi, Panitera sebelumnya harus merencanakan tentang biaya-biaya yang di perlukan dan mengajukan kepada Ketua Pengadilan Agama untuk mendapatkan persetujuan oleh Ketua Pengadilan Agama Bangkinang Kelas IB;

3.   Kasir sebagai Pembantu Panitera dengan dibantu satu atau beberapa orang staff, harus membukukan segala penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan proses perkara baik dalam buku jurnal, buku bantu, maupun Buku Induk Keuangan Perkara, baik yang menyangkut biaya di tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi atau peninjauan kembali

4.  Untuk biaya kepaniteraan lainnya, oleh kasir tidak dibukukan didalam Buku Jurnal dan Buku Induk Keuangan Perkara, akan tetapi dibukukan dalam Buku Hak-hak Kepaniteraan Lainnya secara tersendiri;

5.  Panitera dengan dibantu kasir setiap bulannya harus melaporkan keadaan keuangan perkara selambat-lambatnya tanggal 5 pada bulan berikutnya kepada Ketua Pengadilan Agama Bangkinang Kelas IB;

6.    Setidak-tidaknya dalam kurun waktu tiga bulan sekali Ketua Pengadilan Agama memeriksa keadaan keuangan perkara, dan apabila dalam pemeriksaan tersebut ditemukan adanya selisih lebih antara keadaan keuangan di dalam Buku Induk Keuangan Perkara dengan keuangan cash dan saldo rekening, maka selebihnya harus disetrokan ke Kas Negara;

Keempat

:

Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 17 Maret 2020 dan apabila ternyata dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka surat keputusan ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di:Bangkinang

Pada Tanggal: 16 Maret 2020

Ketua Pengadilan Agama Bangkiang

          TTD

Drs. H. Rudi Hartono, SH

NIP. 19680414 199403 1 001