logopabkn

SEJARAH PENGADILAN AGAMA BANGKINANG

Pengadilan Agama Bangkinang berdiri pada tanggal 5 Mei 1960 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 Tentang Menetapkan Peraturan Tentang Pengadilan Agama di Luar Jawa-Madura (Lembaga Negara Tahun 1957 Nomor 99). Pengadilan Agama Bangkinang berkedudukan di Bangkinang yang berada di Bawah Departemen Agama. 

Sejarah Pengadilan Agama Bangkinang berhubungan erat dengan sejarah Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar. Kabupaten Kampar ditetapkan berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah dengan (Lembaran Negara tahun 1956 Nomor 25) dengan Ibu Kota terletak di Pekanbaru. Pada tanggal 5 Juni 1967 ibukota Kabupaten Kampar pindah dari Pekanbaru ke Bangkinang dengan bupati pertama bernama Kolonel R. Soebrantas. 

Ketua Pengadilan Agama Bangkinang pertama kalinya dirangkap oleh Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru yaitu Bapak K. H. ABD. MALIK dengan dibantu oleh dua orang Karyawan yang bernama: 

Pengadilan Agama Bangkinang pada awal berdirinya tidak mempunyai kantor yang permanent, sehingga dalam pelaksaan tugasnya Pengadilan Agama Bangkinang beberapa kali mengalami pindah kantor. Kantor Pengadilan Agama untuk pertama kalinya adalah dengan menyewa kantor di Lapangan Merdeka dekat Tugu Mahmut Marzuki, Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar yang terletak di dekat kantor Dinas Sosial, sedangkan Ketua Pengadilan Agama Bangkinang karena juga merupakan Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru sehinga harus bolak balik Pekanbaru – Bangkinang.

Kantor Pengadilan Agama Bangkinang pada tahun 1960 terletak di Jalan Rahman Saleh dengan menyewa rumah penduduk di depan Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang. Selanjutnya pada tahun 1968 Pengadilan Agama Bangkinang pindah ke Jalan Sudirman dengan membeli tanah untuk dijadikan kantor yang dianggarkan oleh Departemen Agama. Pada tahun 2005 Pengadilan Agama Bangkinang mendapatkan bantuan perluasan gedung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar sehingga untuk sementara Pengadilan Agama Bangkinang berkantor di gedung KPU Kabupaten Kampar sampai tahun 2006. Pada tahun 2006 Pengadilan Agama Bangkinang Kembali berkantor di Jalan Sudirman. Kemudia tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 kantor Pengadilan Agama Bangkinang mengalami renovasi dengan anggaran dari Mahkamah Agung dan selama renovasi Pengadilan Agama Bangkinang berkantor di Kantor Dinas Peternakan Kabupaten Kampar. Pada tahun 2014 setelah selesai renovasi, Pengadilan Agama Bangkinang kembali berkantor di Jalan Jendral Sudirman sampai saat ini dengan kondisi seperti sekarang ini.

Pengadilan Agama Bangkinang dan seluruh Pengadilan Agama di wilayah Riau pada saat terbentuknya berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Padang. Pada tahun 1987 Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru terbentuk dan sejak saat itu Pengadilan Agama Bangkinang masuk ke dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru.

Pengadilan Agama Bangkinang pada tahun 2003 tepatnya setelah ada sembilan Ketua barulah memiliki wakil ketua sedangkan sebelumnya jabatan wakil ketua tidak pernah ada bahkan pada tahun 1994 sampai dengan tahun 2001 jabatan ketua dipegang PYMT (Pejabat Yang Melaksanakan Tugas) yang berjalan lebih kurang 7 tahun, artinya Pengadilan Agama Bangkinang dipimpin oleh seorang wakil ketua tanpa ketua yang defenitif.  

Untuk lancarnya administrasi peradilan dan administrasi umum pada Pengadilan Agama Bangkinang Ketua dan Wakil Ketua dibantu oleh Panitera/Sekretaris yang sejak berdirinya hingga sekarang telah terjadi pergantian sebanyak enam kali.

Pada tanggal 28 desember 2015 terjadi pemisahan jabatan Panitera dengan Sekretaris, yang dahulunya dijabat oleh satu orang dan dipisah sehingga Panitera bertanggungjawab dalam mengurus administrasi perkara dan sekretaris bertanggungjawab dalam administerasi umum.

Seiring perkembangan zaman dari tahun ke tahun Pengadilan Agama Bangkinang terus mengalami Perkembangan yang semula dari tidak memiliki gedung hingga telah memiliki gedung. Sejalan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 32 tahun 1999 tentang  Otonomi Daerah menyebabkan wilayah Kabupaten Kampar dibagi menjadi dua kabupaten yaitu kabupaten induk yang berpusat di Bangkinang dan Kabupaten Pelalawan yang beribukota di Pangkalan Kerinci. Sehingga dengan pemekaran Kabupaten Kampar, berakibat pula berkurangnya wilyah yurisdiksi Pengadilan Agama Bangkinang karena di Pangkalan Kerinci berdiri pula Pengadilan Agama dengan nama Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. Pada tahun 2004 Pengadilan Agama Bangkinang mendapat bantuan rehab fisik bangunan gedung dari pemerintah Daerah Kabupaten Kampar. Sejalan dengan peningkatan jumlah perkara, maka pimpinan Pengadilan Agama Bangkinang terus melakukan pembenahan dengan mengajukan usulan kenaikan kelas dari kelas dua menjadi kelas satu, dan usaha ini berhasil dengan terbitnya surat keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 022/SEK/SK/V/2009 tanggal 13 Mei 2009  dan kenaikan kelas tersebut telah di resmikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada tanggal  05 Agustus 2009 dan sejak itulah segala yang berkenaan dengan administrasi telah menggunakan kop resmi Peradilan Agama Bangkinang Kelas IB.

Sejarah Tentang Kekuasaan Mengadili Pengadilan Agama Bangkinang

Pengadilan Agama pada mulanya dianggap sebagai pengadilan semu (quasi qourt). Kedudukan Pengadilan Agama baru sederajat dengan Lingkungan Peradilan lain setelah disahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, namun ketika itu masih belum dapat mengeksekusi putusannya sendiri. Putusan Pengadilan Agama baru dapat dieksekusi setelah ada viat eksekusi (pengukuhan putusan) dari Pengadilan Negeri.

Kedudukan Pengadilan Agama benar-benar sederajat dengan lingkungan peradilan lainnya serta dapat mengeksekusi putusannya setelah diundangkan UU Nomor 7 Tahun 1989. Kedudukan ini semakin kukuh dan mantap dengan diamandemennya Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945, dimana dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 (hasil amandemen ketiga) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang dinyatakan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Pengadilan Agama Bangkinang merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama bagi para pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Bangkinang sebagaimana ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah meliputi: bidang:

a. perkawinan;

b. waris;

c. wasiat;

d. hibah;

e. wakaf;

f. zakat;

g. infaq;

h. shadaqah; dan

i. ekonomi syari'ah.

Dari tahun ke tahun perkara yang ditangani oleh PA Bangkinang terus berkembang dan meningkat baik dari segi variasi perkara maupun jumlah perkara. Secara rinci tentang penyelesaian perkara selama 3 tahun terakhir (2017, 2018 dan 2019) akan diuraikan pada Bagian Unsur Substantif.